Sumenep, 1 Maret 2026 // Gelombang kekecewaan terhadap kepemimpinan Achmad Fauzi Wongsojudo mulai menguat dari kalangan perantau asal kepulauan Kabupaten Sumenep. Mereka menilai janji pembangunan wilayah kepulauan yang digaungkan saat masa kampanye hingga kini belum terlihat nyata di lapangan.
Sejumlah perantau yang pulang kampung dalam beberapa waktu terakhir justru menemukan kondisi infrastruktur yang disebut tidak mengalami perubahan berarti. Jalan kabupaten di sejumlah pulau dilaporkan masih rusak parah, berlubang, bahkan di beberapa titik sulit dilalui kendaraan.
Kondisi tersebut memicu tudingan keras dari warga perantau yang merasa harapan mereka terhadap pemerataan pembangunan tidak terpenuhi.
Saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, Bupati Sumenep disebut-sebut menjadikan pembangunan kepulauan sebagai salah satu janji politik utama. Namun, menurut para perantau, realisasi janji itu belum tampak nyata.
Seorang perantau asal Pulau Kangean yang baru kembali ke kampung halamannya mengaku kecewa setelah melihat kondisi jalan yang menurutnya “tidak berubah sejak bertahun-tahun lalu.”
“Kami pulang dengan harapan ada perubahan. Tapi kenyataannya sama saja, jalannya tetap rusak. Kalau begini, wajar masyarakat merasa dibohongi,” ujarnya.
Keluhan serupa datang dari perantau asal Pulau Kangean yang baru pulang dari Bali. Ia menilai perhatian pemerintah daerah terhadap wilayah kepulauan masih sangat minim dibanding wilayah daratan.
“Kami di perantauan selalu dengar pembangunan, tapi ketika pulang justru tidak melihat perubahan apa-apa. Kepulauan seperti tidak menjadi prioritas,” katanya.
Infrastruktur Jadi Sorotan Utama
Kerusakan jalan kabupaten menjadi simbol utama kekecewaan warga. Selain menghambat mobilitas masyarakat, kondisi infrastruktur dinilai berdampak langsung pada ekonomi lokal, distribusi barang, hingga akses layanan kesehatan dan pendidikan.
Beberapa warga menyebut kerusakan jalan bukan persoalan baru, namun yang dipersoalkan adalah minimnya perbaikan meski pergantian kepemimpinan telah berlangsung.
Para perantau menilai pembangunan kepulauan seharusnya menjadi agenda prioritas karena wilayah kepulauan menyumbang identitas besar Kabupaten Sumenep sebagai daerah maritim.
Menariknya, kritik keras justru datang dari warga yang tinggal di luar daerah. Para perantau mengaku masih memiliki ikatan emosional kuat dengan kampung halaman sehingga merasa bertanggung jawab menyuarakan kondisi yang mereka lihat langsung.
Mereka berharap pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan narasi pembangunan, tetapi menunjukkan hasil konkret yang bisa dirasakan masyarakat kepulauan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait keluhan para perantau mengenai kondisi infrastruktur kepulauan.
Publik kini menunggu klarifikasi sekaligus langkah nyata pemerintah daerah: apakah pembangunan kepulauan memang berjalan sesuai rencana, atau justru janji politik yang tertinggal bersama jalan-jalan rusak di pulau-pulau Sumenep.
Penulis : Inilah
Editor : Redaksi
