Sumenep, 3 Maret 2026 // Kabupaten Sumenep kembali berada di pusaran kemarahan publik. Kali ini bukan isu kecil. Suara keras datang dari wilayah kepulauan yang merasa ditinggalkan oleh pemimpinnya sendiri.
Nama Achmad Fauzi Wongsojudo menjadi sorotan tajam setelah kondisi infrastruktur di Pulau Kangean memperlihatkan fakta memprihatinkan: jalan rusak dibiarkan, pengawasan lemah, dan masyarakat dipaksa bertahan sendiri tanpa kehadiran nyata pemerintah daerah.
Di saat pemerintah seharusnya hadir membawa solusi, warga Kangean justru turun tangan sendiri. Dengan uang swadaya, gotong royong, dan tenaga seadanya, masyarakat membangun jalan desa yang rusak parah selama bertahun-tahun.
Bukan karena ingin dipuji, tetapi karena tidak lagi memiliki harapan menunggu pemerintah, situasi ini memunculkan kritik keras: negara seolah absen di wilayah kepulauan.
Warga mempertanyakan ke mana arah kebijakan pembangunan daerah ketika akses jalan, kebutuhan paling dasar, justru dibangun oleh rakyat, bukan oleh pemerintah.
Kondisi semakin panas setelah muncul keluhan bahwa banyak kepala desa di kepulauan tidak menjadikan perbaikan jalan sebagai prioritas pembangunan. Infrastruktur rusak tetap dibiarkan, sementara pengawasan dari pemerintah kabupaten nyaris tidak terasa, tidak ada teguran terbuka, tidak ada evaluasi transparan, tidak ada tindakan nyata.
Hanya segelintir kepala desa yang mampu menghadirkan pembangunan jalan layak. Selebihnya, masyarakat menilai tata kelola desa berjalan tanpa arah dan tanpa kontrol.
Publik pun mulai mempertanyakan: apakah fungsi pengawasan pemerintah daerah benar-benar bekerja, atau hanya formalitas administrasi?
Selama ini wilayah kepulauan sering disebut dalam narasi pemerataan pembangunan. Namun realitas di lapangan menunjukkan jurang ketimpangan yang semakin terasa.
Jalan rusak bukan sekadar persoalan fisik. Dampaknya merembet ke ekonomi warga, distribusi kebutuhan pokok, akses kesehatan, hingga pendidikan anak-anak pulau.
Gelombang Kemarahan Publik Menguat
Kini kritik tidak lagi berbisik, tetapi mulai bergema keras. Masyarakat mendesak evaluasi total terhadap kepemimpinan daerah serta audit serius pembangunan desa di wilayah kepulauan.
Banyak yang menilai, jika rakyat harus membangun jalan sendiri sementara pemerintah diam, maka yang gagal bukan hanya program pembangunan, tetapi kepemimpinan itu sendiri.
Satu kalimat kini ramai diucapkan warga kepulauan:
“Kami tidak butuh janji pembangunan. Kami butuh pemerintah yang benar-benar hadir.”
Dan pertanyaan paling tajam kini mengarah ke pusat kekuasaan di Sumenep, apakah kepulauan masih dianggap bagian dari daerah, atau hanya penting saat musim politik tiba?
Penulis : Inol
Editor : Redaksi
